Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun Korporat, untuk mendukung kebutuhan modal kerja atau modal usaha.

Manfaat:

Menjadi tambahan modal kerja (bersifat lancar) baik berupa dagangan maupun bahan baku yang menunjang kegiatan usaha debitur.

Keuntungan:

• Proses kredit cepat dan mudah
• Dapat diperpanjang / Revolving (Rekening Koran)
• Suku bunga pinjaman kompetitif

Jenis Kredit:

• Kredit Modal Kerja (KMK): Ditujukan bagi pelaku usaha dengan jangka waktu pendek, dapat diperpanjang dan dapat ditarik setiap saat.

Risiko:

• Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran/pinjaman
• Debitur wajib melunasi pinjaman jika terdapat keterangan palsu pada permohonan kredit

Biaya:

• Biaya Administrasi: 1,5%
• Provisi: 1,5%
• Suku Bunga: Mengikuti ketentuan yang berlaku di PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda)

Persyaratan Perorangan:

• Memiliki rekening tabungan di PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda)
• Surat permohonan kredit ditandatangani debitur dan pasangan
• Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian
• NPWP (untuk plafond di atas Rp 50.000.000)
• Surat keterangan usaha
• Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, atau NIB) untuk plafond di atas Rp 200.000.000
• Agunan:
  • Sertifikat (HM/HGU/HGB/HSP)
  • Fotokopi IMB
  • Bukti pembayaran PBB 1 tahun terakhir
  • Denah lokasi
• Faktur, invoice, BPKB, kuitansi, laporan keuangan 2 tahun terakhir

Persyaratan Badan Usaha:

• Memiliki rekening giro di PT. BPR Bahteramas Konawe Selatan (Perseroda)
• Surat permohonan kredit ditandatangani direktur, dengan persetujuan komisaris (PT) / persero komanditer (CV)
• Akta pendirian dan perubahan (jika ada)
• Surat pernyataan akta terakhir
• Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah / Akta Cerai / Akta Kematian direktur
• NPWP (untuk plafond di atas Rp 50.000.000)
• Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, atau NIB) untuk plafond di atas Rp 200.000.000
• Agunan:
  • Sertifikat (HM/HGU/HGB/HSP)
  • Fotokopi IMB
  • Bukti pembayaran PBB 1 tahun terakhir
  • Denah lokasi
• Faktur, invoice, BPKB, kuitansi, laporan keuangan 2 tahun terakhir
• Legalitas proyek (khusus konstruksi):
  • Surat Penetapan Pemenang Proyek
  • Kontrak Asli
  • Surat Perintah Kerja / Surat Perintah Mulai Kerja
  • SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)
  • Sertifikasi dan KTA Asosiasi Konstruksi/Konsultan yang masih berlaku